Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Menteri Kehutanan Hadiri Apel Kesiapsiagaan Karhutla Nasional 2026 di Riau

Menteri Kehutanan Hadiri Apel Kesiapsiagaan Karhutla Nasional 2026 di Riau

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month 13 jam yang lalu
Dok. Kementerian Kehutanan

MAJALAHMERAHPUTIH.COM – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menghadiri Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional Tahun 2026 yang digelar di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (5/3). Apel tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago.

Apel kesiapsiagaan ini diikuti oleh jajaran kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, unsur TNI/Polri, serta para pemangku kepentingan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi karhutla menjelang musim kemarau.

Dalam arahannya, Menko Polkam menegaskan bahwa penanganan karhutla merupakan isu penting yang harus ditangani secara serius karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat sekaligus citra Indonesia di tingkat internasional.

“Kita mengatakan berulang-ulang ini adalah hal yang sangat penting untuk bisa kita atasi, bukan hanya sekadar keselamatan manusia tetapi juga ada nama baik bangsa dan negara di dunia,” ujar Menko Polkam Djamari Chaniago.

Sementara itu, Menhut Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa upaya pengendalian karhutla pada tahun sebelumnya menunjukkan tren positif berkat koordinasi yang semakin baik antara pemerintah pusat, daerah, serta dukungan masyarakat.

“Pertama alhamdulillah angka karhutla tahun 2025 yaitu tahun pertama Presiden Prabowo, turun dari angka karhutla tahun 2024. Ini semua berkat kerja sama antara kementerian/lembaga dan daerah bisa ditekan angkanya karena kita bekerja dengan koordinasi dan kolaboratif,” ujar Raja Juli Antoni.

Menurut Menhut keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai lembaga, termasuk penyediaan informasi cuaca oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.

“BMKG membuat data atau prediksi tentang cuaca dan juga membantu untuk memberikan informasi kepada BNPB. Modifikasi-modifikasi cuaca berjalan efektif sehingga pasukan darat Manggala Agni, TNI, Polri dan masyarakat bergerak secara koordinatif,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan bahwa kondisi iklim tahun ini memerlukan kewaspadaan lebih tinggi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.

“Dibandingkan dengan 30 tahun terakhir, catatan yang kami miliki menunjukkan bahwa curah hujan tahun ini cenderung berada di bawah normal. Karena itu kita perlu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi karhutla,” ujar perwakilan BMKG.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa upaya kesiapsiagaan nasional terus diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga serta dukungan operasi modifikasi cuaca dan kesiapan personel di wilayah rawan kebakaran.

“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci utama. Dengan dukungan data dari BMKG dan kesiapan personel di lapangan, kita berupaya memastikan respons penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat dan efektif,” ujar perwakilan BNPB.

Menhut menambahkan bahwa tahun ini menjadi momentum pembelajaran sekaligus persiapan menghadapi potensi fenomena iklim pada tahun mendatang.

“Meskipun tahun lalu angka turun saya harapkan bisa ditekan lebih turun lagi, karena tahun ini menjadi penting untuk pembelajaran sekaligus persiapan. Tahun depan diperkirakan El Nino empat tahunan. Empat tahun lalu angkanya sekitar 1,1 juta hektare, empat tahun sebelumnya lagi 1,6 juta hektare, jadi ada tren menurun. Semoga tahun depan saat El Nino kita bisa menekan angkanya,” pungkas Menhut Raja Juli Antoni.

Apel kesiapsiagaan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat dalam mencegah serta menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

  • Penulis: Redaksi
expand_less