Kemenperin Perkuat SDM dan Ekosistem Industri Bambu Lewat Akademi Komunitas Bambu

MAJALAHMERAHPUTIH.COM – Kementerian Perindustrian terus melakukan pengembangan industri bambu nasional melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan ekosistem industri bambu yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Upaya tersebut dilakukan melalui program Akademi Komunitas Bambu (AKB) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa bambu merupakan salah satu komoditas berbasis sumber daya alam terbarukan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan.

“Pengembangan industri bambu sejalan dengan arah kebijakan industri hijau karena bambu merupakan material berkelanjutan yang memiliki prospek besar untuk industri konstruksi, furnitur, kerajinan, hingga berbagai produk inovatif lainnya,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta (10/5).

Program AKB diarahkan untuk memperkuat struktur industri bambu nasional melalui penyediaan bahan baku berkualitas dan siap dimanfaatkan oleh industri. Dalam pelaksanaannya, para peserta mendapatkan pembekalan kompetensi teknis mulai dari budidaya, proses pengawetan, hingga pengolahan bambu sebagai upaya memastikan ketersediaan bahan baku yang memenuhi standar kebutuhan sektor hilir.

Melalui program tersebut, kualitas produk bambu nasional diharapkan terus meningkat dan mampu memberikan nilai tambah yang lebih tinggi serta memperkuat daya saing produk bambu Indonesia, baik di pasar dalam negeri atau pasar ekspor.

Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika menjelaskan pelaksanaan AKB telah diinisiasi di Bali pada tahun 2025 dan berhasil menghasilkan 25 Master Bambu melalui pendekatan training of trainers (ToT).

“Program Akademi Komunitas Bambu dirancang untuk membangun komunitas SDM unggul yang mampu menjadi penggerak pengembangan industri bambu di daerah. Fokus pengembangannya adalah untuk membentuk material center/pusat logistic bambu penyedia bahan baku siap pakai,” ungkap Putu.

Di Bali, Kabupaten Bangli diidentifikasi sebagai salah satu wilayah potensial dalam pengembangan ekosistem bambu di Bali karena didukung ketersediaan lahan, fasilitas logistik bambu, serta mesin pengolahan yang telah tersedia.

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring, pelaksanaan AKB Tahun Anggaran 2026 akan difokuskan pada peningkatan kualitas, volume bahan baku serta penguatan teknik pascapanen, dan treatment atau pengawetan untuk mendukung kebutuhan industri hilir. Program ini dilaksanakan dengan komposisi pelatihan sebesar 30 persen teori dan 70 persen praktik lapangan.

Peserta program diprioritaskan berasal dari penyedia bahan baku bambu yang memiliki potensi menjadi trainer di daerah masing-masing. Selain kembali dilaksanakan di Bali, program AKB juga direncanakan diperluas ke Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam mendukung pengembangan komunitas tersebut, Kemenperin juga berusaha menjalin keterlibatan sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Salah satu upaya yang tengah dijajaki adalah kerja sama dengan PT KT&G untuk pembangunan fasilitas pendukung AKB berupa asrama pelatihan dan fasilitas pengawetan bambu.

Pada rangkaian pelaksanaan program tersebut, jajaran Direktorat Jenderal Industri Agro juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Bangli guna memastikan kesiapan pengembangan ekosistem bambu dan rencana dukungan CSR.

Putu menegaskan, penguatan industri bambu nasional membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar mampu tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

“Kami berharap industri bambu nasional dapat berkembang menjadi salah satu sektor unggulan berbasis sumber daya alam terbarukan yang mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing industri nasional,” pungkasnya.