Politik

MAJALAHMERAHPUTIH.COM – Jakarta — Wakil Ketua Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Jaelani menilai RUU tentang Daerah Kepulauan dapat menjadi pijakan untuk menghadirkan pembangunan yang lebih berkeadilan bagi wilayah kepulauan. Regulasi tersebut diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan sekaligus memastikan karakteristik kepulauan menjadi bagian penting dalam arah pembangunan nasional. Politisi dari Fraksi PKB itu mengatakan […]

MAJALAHMERAHPUTIH.COM – Jakarta — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, mendorong adanya terobosan regulasi serta evaluasi atas pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut ditegaskannya saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lumajang di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026). ​Pertemuan yang dipimpin langsung […]

MAJALAHMERAHPUTIH.COM – Jakarta — Komisi IX DPR RI bersama pemerintah resmi memasuki Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dengan membentuk Panitia Kerja (Panja). Pembentukan Panja menjadi langkah awal untuk membahas secara lebih mendalam substansi RUU sekaligus mengharmonisasikan berbagai kepentingan dalam membangun sistem ketenagakerjaan nasional. Ketua Panja RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sekaligus Wakil […]

MAJALAHMERAHPUTIH.COM – Bogor – Anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun menyoroti insiden hilangnya lima jurnalis saat meliput di kawasan Gunung Krakatau. Ia secara pribadi mendorong adanya peningkatan koordinasi dan konektivitas yang kuat antara Badan SAR Nasional (Basarnas) serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) guna meminimalkan risiko bencana. “Makanya kemarin saya juga memberikan masukan […]

MAJALAHMERAHPUTIH.COM – Jakarta — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera menerbitkan pembatalan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan kepada PT Pertamina atas lahan seluas sekitar 19 hektare di Jakarta Barat. Desakan ini disampaikan karena perkara terkait lahan tersebut telah diputus hingga tingkat kasasi dan […]

MAJALAHMERAHPUTIH.COM – Tangerang – Anggota Komisi VIII DPR RI Iqbal Romzi melakukan pengawasan terhadap kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang dalam menghadapi potensi bencana, terutama kebakaran pada musim kemarau serta ancaman erupsi dan bahaya vulkanik. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kesiapan personel, sarana-prasarana, serta sinergi penanggulangan bencana di daerah. “Sekarang kan musim kemarau dan […]

MAJALAHMERAHPUTIH.COM – Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Iman Sukri mendesak pemerintah dan tim SAR menggencarkan pencarian lima jurnalis yang hilang kontak saat meliput di kawasan Gunung Anak Krakatau, Perairan Selat Sunda, sejak Senin (7/9/2026). Sebelumnya, Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian terhadap lima jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau […]

MAJALAHMERAHPUTIH.COM – Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR RI menyambut baik pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) yang mengangkat tema strategis mengenai pembangunan nasional berbasis desa. Dasco menyoroti pentingnya peran desa dalam menopang arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini. “Presiden kita sangat menaruh […]

MAJALAHMERAHPUTIH.COM – Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan harus menjadi salah satu fondasi utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dipisahkan dari penghargaan, perlindungan, dan kepastian kesejahteraan bagi pendidik. “Guru dan tenaga kependidikan adalah bagian penting dari ekosistem pendidikan. Kita ingin RUU Sisdiknas memberikan jaminan kesejahteraan yang nyata, berkeadilan, dan tidak berhenti […]

MAJALAHMERAHPUTIH.COM – ​Jakarta – Komisi XIII DPR RI mendukung penuh langkah tegas pemerintah untuk memperketat proses naturalisasi Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Kebijakan ini dinilai krusial guna melindungi aset nasional serta mencegah penyalahgunaan status kewarganegaraan untuk kepentingan kepemilikan properti dan lahan. ​Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan bahwa pemerintah harus memiliki regulasi yang jelas dan komprehensif. Menurutnya, pemberian status WNI tidak boleh sekadar didasarkan pada alasan praktis seperti status atlet, investasi, […]