Berita Terkini
light_mode
Beranda » Tag "Komisi VIII DPR RI"

Komisi VIII DPR RI

DTSEN Penting untuk Pastikan KIP Kuliah Tepat Sasaran

DTSEN Penting untuk Pastikan KIP Kuliah Tepat Sasaran

  • calendar_month Sabtu, 22 Agt 2026
  • account_circle Redaksi
  • 0Komentar

MAJALAHMERAHPUTIH.COM – Serang — Komisi VIII DPR RI mendorong penguatan pendataan mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah agar bantuan pendidikan tersebut semakin tepat sasaran. Salah satu langkah yang dinilai penting ialah mencocokkan data mahasiswa dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Haeny Relawati saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, Kamis (20/8/2026). Haeny mengatakan, Komisi VIII kerap menerima aspirasi terkait kebutuhan mahasiswa untuk mendapatkan […]

Anggaran Akomodasi Cadangan Haji Hampir Habis, Abidin Minta Penjelasan

Anggaran Akomodasi Cadangan Haji Hampir Habis, Abidin Minta Penjelasan

  • calendar_month Kamis, 20 Agt 2026
  • account_circle Redaksi
  • 0Komentar

MAJALAHMERAHPUTIH.COM – Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mempertanyakan serapan anggaran akomodasi cadangan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang mencapai Rp96,863 miliar. Ia meminta Kementerian Haji dan Umrah menjelaskan alasan hampir seluruh anggaran yang disiapkan sebagai dana cadangan tersebut terserap. Hal itu disampaikan Abidin dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah RI serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait […]

Wibowo: Kenaikan Biaya Haji Jangan Langsung Dibebankan kepada Jemaah

Wibowo: Kenaikan Biaya Haji Jangan Langsung Dibebankan kepada Jemaah

  • calendar_month Selasa, 11 Agt 2026
  • account_circle Redaksi
  • 0Komentar

MAJALAHMERAHPUTIH.COM – Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Wibowo Prasetyo menegaskan kenaikan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji tidak semestinya langsung dibebankan kepada jemaah. Menurutnya, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu terlebih dahulu mengidentifikasi seluruh ruang efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah. Hal tersebut disampaikan Wibowo dalam kegiatan Diseminasi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Sabtu (8/8/2026). Wibowo memahami pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji menghadapi tantangan yang semakin kompleks, antara lain akibat […]

Sigit Purnomo Minta Kepastian Fikih Murur dan Mabit untuk Perkuat Kebijakan Haji

Sigit Purnomo Minta Kepastian Fikih Murur dan Mabit untuk Perkuat Kebijakan Haji

  • calendar_month Selasa, 7 Jul 2026
  • account_circle Redaksi
  • 0Komentar

MAJALAHMERAHPUTIH.COM –  Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Sigit Purnomo menekankan pentingnya kepastian hukum fikih terhadap pelaksanaan murur, mabit, dan safari wukuf sebagai landasan bagi DPR maupun Pemerintah dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, kejelasan tersebut diperlukan agar evaluasi terhadap berbagai kebijakan baru dapat dilakukan secara tepat. Dalam kesempatan itu, Sigit menyoroti kompleksitas pelaksanaan murur dan mabit yang dipengaruhi keterbatasan kapasitas lokasi di Arab Saudi dibandingkan dengan jumlah jemaah yang sangat besar. Oleh […]

Komisi VIII DPR RI Dorong Wakaf Produktif untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

Komisi VIII DPR RI Dorong Wakaf Produktif untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

  • calendar_month Selasa, 30 Jun 2026
  • account_circle Redaksi
  • 0Komentar

MAJALAHMERAHPUTIH.COM – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendorong pengelolaan wakaf diarahkan secara lebih produktif guna memperkuat pemberdayaan masyarakat dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Menurutnya, wakaf dapat menjadi instrumen pelengkap yang membantu pemerintah menjawab berbagai persoalan sosial di luar pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kami percaya bahwa gerakan wakaf ini tidak saja bagian dari gerakan memberi yang berdampak, tetapi juga membantu pemerintah, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat, […]

expand_less