Stabilitas Sistem Keuangan Triwulan III 2025 Terjaga, KSSK Perkuat Sinergi Dukung Pertumbuhan Ekonomi

majalahmerahputih.com – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan stabilitas sistem keuangan (SSK) Indonesia pada triwulan III tahun 2025 tetap terjaga dan mampu mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian (03/11).

KSSK—yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)—menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kewaspadaan dan merespons berbagai risiko global dengan kebijakan yang terkoordinasi dan efektif.

Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2025 yang digelar pada 31 Oktober 2025 menyepakati langkah sinergis antar-lembaga untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

KSSK mencatat bahwa perekonomian dunia masih menghadapi tantangan akibat ketidakpastian kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS). Namun, ekspektasi pemulihan ekonomi global mulai membaik seiring pelonggaran kondisi keuangan dan kesepakatan dagang antarnegara utama.

IMF merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 naik menjadi 3,2%, dari sebelumnya 3,0%, didorong oleh stimulus fiskal di negara berkembang dan penurunan inflasi global.

Perekonomian Indonesia menunjukkan momentum positif pada triwulan III 2025. Konsumsi rumah tangga dan investasi meningkat stabil, didukung oleh sinergi kebijakan pemerintah dan otoritas keuangan.

Indikator ekonomi seperti penjualan ritel tumbuh 5,8% yoy, PMI Manufaktur naik ke 50,4, dan neraca perdagangan mencatat surplus besar USD14 miliar. Pemerintah juga menempatkan kas Rp200 triliun untuk memperkuat likuiditas perekonomian.

Secara keseluruhan, KSSK optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5,5% yoy pada triwulan IV 2025, dengan proyeksi pertumbuhan tahunan 5,2%.

Nilai tukar Rupiah relatif stabil di tengah ketidakpastian global. Pada 31 Oktober 2025, Rupiah menguat tipis ke posisi Rp16.630 per dolar AS. Cadangan devisa tetap tinggi di USD148,7 miliar, setara dengan enam bulan impor.

Inflasi juga terjaga dalam kisaran sasaran, yakni 2,86% yoy pada Oktober 2025. Inflasi inti tetap rendah di 2,36% yoy, menunjukkan daya beli masyarakat tetap kuat dan kebijakan moneter efektif menjaga kestabilan harga.

Pasar Surat Berharga Negara (SBN) mencatat perbaikan signifikan. Yield SUN 10 tahun turun ke 6,07%, sementara minat investor meningkat dengan bid-to-cover ratio 3,86 kali.

Di sisi fiskal, defisit APBN terkendali di 1,56% terhadap PDB, sementara keseimbangan primer mencatat surplus Rp18 triliun. Belanja negara mencapai Rp2.234,8 triliun, diarahkan untuk program prioritas seperti ketahanan pangan, infrastruktur, dan bantuan sosial.

Pemerintah menggulirkan paket stimulus ekonomi Rp34,2 triliun yang mencakup:

• Program magang bagi lulusan baru,
• Bantuan pangan dan BLT untuk 35 juta keluarga penerima manfaat,
• Diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja transportasi daring,
• Insentif PPN rumah hingga Rp5 miliar,
• Serta program padat karya di sektor infrastruktur dan perikanan.

Stimulus ini diharapkan memperkuat daya beli masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi hingga akhir tahun.

Bank Indonesia menurunkan BI-Rate menjadi 4,75% hingga September 2025 guna menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

BI juga memperkuat intervensi di pasar valuta asing dan memperluas insentif likuiditas bagi perbankan melalui Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) senilai Rp393 triliun untuk mendukung sektor-sektor prioritas seperti UMKM, pertanian, dan industri manufaktur.

Sektor jasa keuangan tetap stabil dengan rasio kecukupan modal (CAR) perbankan mencapai 26,15% dan pertumbuhan kredit 7,7% yoy.

OJK meluncurkan sejumlah kebijakan baru untuk memperkuat akses pembiayaan UMKM dan meningkatkan perlindungan nasabah, termasuk pemblokiran lebih dari 25 ribu rekening terkait judi online.

Sementara itu, LPS terus menjaga kepercayaan masyarakat melalui program penjaminan simpanan yang mencakup lebih dari 99% rekening perbankan nasional dan tengah mempersiapkan program penjaminan polis asuransi sebelum tahun 2028.

KSSK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi kebijakan lintas lembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.